kemiskinan

PERBEDAAN DESA DAN KOTA    Ada beberapa ciri yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk membedakan antara desa dan kota. Dengan melihat perbedaan-perbedaan yang ada mudah-mudahan akan dapat mengurangi kesulitan dalam menentukan apakah suatu masyarakat dapat disebut sebagai masyarakat pedesaan atau masyarakat perkotaan. Ciri-ciri tersebut antara lain : 1) jumlah dan kepadatan penduduk; 2) lingkungan hidup; 3) mata pencaharian; 4) corak kehidupan sosial; 5) stratifikasi sosial; 6) mobilitas .sosial; 7) pola interaksi sosial; 8) solidaritas sosial; dan 9) kedudukan dalam hierarki sistem administrasi nasional. Meskipun tidak ada ukuran pasti, kota memiliki penduduk yanag jumlahnya lebih banyak dibandingkan desa. Hal ini mempunyai kaitan erat dengan kepadatan penduduk, yaitu jumlah penduduk yang tinggal pada suatu luas wilayah tertentu, misalnya saja jumlah per KM " (kilometer persegi) atau jumlah per hektar. Kepadatan penduduk ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pola pembangunan perumahan. Di desa jumlah penduduk sedikit, tanah untuk keperluan perumahan cenderung ke arah horisontal, jarang ada bangunan rumah bertingkat. Jadi karena pelebaran samping tidak memungkinkan maka untuk memenuhi bertambahnya kebutuhan perumahan, pengembangannya mengarah ke atas. Lingkungan hidup di pedesaan sangat jauh berbeda dengan di perkotaan. Lingkungan pedesaan terasa lebih dekat dengan alam bebas. Udaranya bersih, sinar matahari cukup, tanahnya segar diselimuti berbagai jenis tumbuh¬tumbuhan dan berbagai satwa yang terdapat di sela-sela pepohonan, di permukaan tanah, di rongga-rongga bawah tanah ataupun berterbangan di udara bebas. Air yang menetes, merembes atau memancar dari sumber¬sumbernya dan kemudian mengalir melalui anak-anak sungai mengairi petak¬petak persawahan. Semua ini sangat berlainan dengan lingkungan perkotaan yang sebagian besar dilapisi beton dan aspal. Bangunan-bangunan menjulang tinggi saling berdesak-desakan dan kadang-kadang berdampingan dan berhimpitan dengan gubug-gubug liar dan pemukiman yang padat. Udara yang seringkali terasa pengap, karena tercemar asap buangan cerobong pabrik dan kendaraan bermotor. Hiruk-pikuk, lalu lalang kendaraan ataupun manusia di sela-sela kebisingan yang berasal dariberbagai sumber bunyi yang seolah-olah saling berebut keras satu sama lain. Kota sudah terlalu banyak mengalami sentuhan teknologi, sehingga penduduk kota yang merindukan alam kadang-kadang memasukkan sebagian alam ke dalam rumahnya, baik yang berupa tumbuh-tumbuhan, bahkan mungkin hanya gambarnya saja. Perbedaan paling menonjol adalah pada mata pencaharian. Kegiatan utama penduduk desa berada di sektor ekonomi primer yaitu bidang agraris. Kehidupan ekonomi terutama tergantung pada usaha pengelolaan tanah untuk keperluan pertanian, peternakan dan termasuk juga perikanan darat. Sedangkan kota merupakan pusat kegiatan sektor ekonomi sekunder yang meliputi bidang industri, di samping sektor ekonomi tertier yaitu bidang pelayanan jasa. Jadi kegiatan di desa adalah mengolahalam untuk memperoleh bahan-bahan mentah, baik bahan kebutuhan pangan, sandang maupun lain-lain bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Sedangkan kota mengolah bahan-bahan mentah yang berasal dari desa menjadi bahan-bahan asetengah jadi atau mengolahnya sehingga berwujud bahan jadi yang dapat segera dikonsumsikan. Dalam hal distribusi hasil produksi ini pun terdapat perbedaan antara desa dan kota. Di desa jumlah ataupun jenis barang yang tersedia di pasaran sangat terbatas. Di kota tersedia berbagai macam barang yang jumlahnya pun melimpah. Bahkan tempat penjualannya pun beraneka ragam. Ada barang-barang yang dijajakan di kaki-lima, dijual di pasar biasa di mana pembeli dapat tawar-menawar dengan penjual atau dijual di supermarket dalam suasana yang nyaman dan harga yang pasti. Bidang produksi dan jalur distribusi di perkotaan lebih kompleks bila dibandingkan dengan yang terdapat di pedesaan, hal ini memerlukan tingkat teknologi yang lebih canggih. Dengan demikian memerlukan tenaga-tenaga yang memilki keahlian khusus untuk melayani kegiatana produksi ataupun memperlancar arus distribusinya. Corak kehidupan sosial di desa dapat dikatakan masih homogen. Sebaliknya di kota sangat heterogen, karena di sana saling bertemu berbagai suku bangsa, agama, kelompok dan masing-masing memiliki kepentingan yang berlainan. Beranekaragamnya corak kegiatan di bidang ekonomi berakibat bahwa sistem pelapisan sosial (stratifikasi sosial) kota jauh lebih kompleks daripada di desa. Misalnya saja mereka yang memiliki keahlian khusus dan bidang kerjanya lebih banyak memerlukan pemikiran memiliki kedudukan lebih tinggi dan upah lebih besar daripada mereka yang dalam sistem kerja hanya mampu menggunakan tenaga kasarnya saja. Hal ini akan membawa akibat bahwa perbedaan antara pihak kaya dan miskin semakin menyolok. Mobilitas sosial di kota jauh lebih besar daripada di desa. Di kota, seseorang memiliki kesempatan lebih besar untuk mengalami mobilitas sosial, baik vertikal yaitu perpindahan kedudukan yang lebih tinggi atau lebih rendah, maupun horisontal yaitu perpindahan ke pekerjaan lain yang setingkat. Pola-pola interaksi sosial pada suatu masyarakat ditentukan oleh struktur sosial masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan struktur sosial sangat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga sosial (social institutions) yang ada pada masyarakat tersebut. Karena struktur sosial dan lembaga-lembaga sosial yang ada di pedesaan sangat berbeda dengan di perkotaan, maka pola interaksi sosial pada kedua masyarakat tersebut juga tidak sama. Pada masyarakat pedesaan, yang sangat berperan dalam interaksi dan hubungan sosial adalah motif-motif sosial. D alam interaksi sosial selalu diusahakan agar supaya kesatuan sosial (social unity) tidak terganggu, konflik atau pertentangan sosial sedapat mungkin dihindarkan jangan sampai terjadi. Bahkan kalau terjadi konflik, diusahakan supaya konflik tersebut tidak terbuka di hadapan umum. Bila terjadi pertentangan, diusahakan untuk dirukunkan, karena memang prinsip kerukunan inilah yang menjiwai hubungan sosial pada masyarakat pedesaan, karena masyarakat ini sangat mendambakan tercapainya keserasian (harmoni) dalam kehidupan berinteraksi lebih dipengaruhi oleh motif ekonomi daripada motif-motif sosial. Di samping motif ekonomi, maka motif-motif nasional lainnya misalnya saja politik, pendidikan, kadang-kadang juga dalam hierarki sistem administrasi nasional, maka kota memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada desa. Di negara kita misalnya, urut-urutan kedudukan tersebut adalah : ibukota negara, kota propinsi, kota kabupaten, kota kecamatan, dan seterusnya. Semakin tinggi kedudukan suatu kota dalam hierarki tersebut, kompleksitasnya semakin meningkat, dalam arti semakin banyak kegiatan yang berpusat di sana. Kompleksitas di bidang administrasi nasional atau kenegaraan ini biasanya sejajar dengan kompleksitas di bidang kemasyarakatan lainnya, misalnya saja bidang ekonomi atau politik. Jadi ibukota Negara di samping menjadi pusat kegatan pemerintahan, biasanya sekaligus menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik dan bidang-bidang kemasyarakatan lainnya. Belum ada angka yang pasti mengenai jumlah pengangguran penuh di Indonesia, tetapi jumlah setengah pengangguran semakin tahun semakin merisaukan.

http://dimazmarham.blogspot.com/2009/12/perbedaan-desa-dan-kota.html
Gejala Kemiskinan Dalam Perspektif Sejarah. Kemiskinan sebagai gejala dalam masyarakat sudah dikenal sejak makhluk manusia menghuni bumi, tetapi kesadaran untuk memeranginya guna mewujudkan pemerataan baru mulai berkembang setelah timbul hubungan antar-bangsa dan negara yang sekarang bertambah erat, sehingga juga kita dapat membandingkan mana yang kaya dan mana yang miskin. Sepanjang dapat kita telusuri kembali sejak manusia beragama, kemiskinan sudah diakui ada, dan semua agama juga mengandung perintah agar nasib kaum papa diperbaiki. Si kaya harus membagikan sebagian kekayaannya kepada si miskin karena Allah Sang Pencipta memberikan segala sumberdaya alam di bumi untuk dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh mahluk manusia secara merata.. Tetapi kemudian manusia menggagas dan merekayasa tatanan masyarakat dan ekonomi yang membeda-bedakan penguasaan dan pemanfaatan atas sumberdaya alam yang kaya. Demikianlah timbul pelapisan dalam kehidupan bermasyarakat manusia, sehingga yang kaya menguasai yang miskin. Salah satu kupasan menarik tentang hubungan antara agama Kristiani dan tumbuhnya Kapitalisme pernah ditulis oleh R.H. Tawney (1938) yang dalam kesimpulan beliau mengutip ahli ekonomi J. M. Keynes yang berpendapat : “Modern Capitalism is absolutely irreligious…” sehingga akibatnya keadilan, kemiskinan dan pemerataan tidak terlalu diperhatikan. Ratusan tahun sebelum Masehi, Farao di Mesir sudah mengenal dan memelihara perbudakan. Di semua benua yang kita kenalpun ada Raja-raja yang membeda-bedakan lapisan masyarakat menurut keturunan, sehingga siapapun yang tidak tergolong “darah biru” hanya bernasib mengabdi kepada Raja dan “kaum ningrat”. Ada kemajuan sosial berarti setelah sistim perbudakan menjelang akhir abad ke-19 di beberapa negara dilarang dan selangkah lebih maju lagi waktu Serikat Bangsa-bangsa (United Nations) melarang segala bentuk perbudakan, yaitu dalam bentuk 33 negara anggota yang menandatangani UN Convention 1956. Namun demikian berbagai bentuk eksploitasi kaum papa oleh mereka yang berkuasa dan kaya masih berlangsung di banyak negara. Perlakuan pekerja dan buruh sebagai budak dalam sistim ekonomi mutakhir pun masih terjadi dewasa ini dan mungkin berbenih dalam pemikiran ahli ekonomi klasik Adam Smith (1776) yang mengemukakan prinsip “Survival of the Fittest”, mirip dengan kehidupan di hutan rimba. Dalam kancah persaingan yang kuat akan menang dan yang lemah akan musnah. Prinsip demikian sebenarnya dalam ekonomi liberal masih berlaku juga antara perusahaan besar dan kecil, walaupun cara bersaing semakin ditertibkan melalui undang-undang, peraturan dan hak azasi manusia di ranah hukum. Bahkan menurut Susan George (1976) kecuali perusahaan swasta juga ada lembaga-lembaga internasional seperti misalnya Bank Dunia (IBRD dan IDA) yang melalui Food Aid menyatakan membantu memerangi kemiskinan, namun dalam kenyataan membuat negara-negara berkembang semakin tergantung pada negara industrial yang maju. Karena itu S. George menyarankan agar negara-negara berkembang berusaha keras melakukan pembangunan nasional secara lebih mandiri. Tentu - menurut kesimpulan penulis – usaha itu harus dimulai dengan membenahi struktur agraria agar sektor pertanian yang produktif menyumbang kearah industrialisasi. Pemahaman dan Kesadaran AKATIGA. Memahami dan menyadari perkembangan sebagai dikemukakan diatas Yayasan AKATIGA sejak lahirnya (September 1991), sebagai pewaris lembaga penelitian IPB (Sosiologi Pedesaan) – ITB (Lingkungan Hidup) – ISS (Social Studies, Den Haag) yang bekerja sama antara tahun 1987-1991, turut menyumbangkan melalui penelitian gagasan untuk mengurangi kemiskinan. Penelitian di daerah pedesaan mengenai masalah agraria dan petani gurem, maupun di perkotaan mengenai buruh, UKM dan pemberdayaan perempuan menjadi perhatian utama. Gerakan perbaikan nasib golongan miskin dan tersisihkan di dunia sebenarnya sudah timbul di beberapa negara Eropa dan Amerika Latin menjelang akhir abad ke-19. Nama-nama seperti Lenin dan Stalin di Rusia, Simon Bolivar di Bolivia dan Emilio Zapata di Mexico tercatat sebagai pendekar pembebas lapisan tertindas. Juga gerakan Demokrasi Sosial yang timbul di Jerman dan meluas ke negara-negara Eropa lain memperjuangkan perbaikan nasib buruh dari eksploatasi industriawan. Di negara-negara benua Asia kemudian tumbuh Nasionalisme seperti di India (J. Nehru), Tiongkok (Sun Yat Sen) dan di negara kita sendiri dengan lahirnya Boedi Oetomo (1908), Sarekat Dagang Islam (1912) dan Sarekat Islam (1916). Perkembangan Nasionalisme lebih dipacu lagi setelah dua perang dunia (1914-18 dan 1940-45) karena dominasi negara-negara industrial barat. Di Asia setelah Jepang dikalahkan oleh Amerika Serikat dengan bom-atom, negara-negara bekas jajahan Inggris, Belanda, Perancis dan Amerika Serikat berhasil membebaskan diri dan menjadi negara merdeka yang sekarang kita kenal sebagai negara berkembang. Memang ada yang merebut kemerdekaan melalui perjuangan bersenjata seperti Indonesia dan Vietnam tetapi ada pula yang menerima kedaulatan secara damai seperti India, Pakistan, Bangladesh, Malaysia dan Singapore. Sebagai telah diramalkan oleh S. George negara-negara industri maju segera menawarkan bantuannya, baik dalam bentuk produk, hasil industri, pinjaman modal (loan) atau keahlian teknologi agar ketergantungannya tetap terpelihara. Hubungan demikian sering disebut : “Politically independent and economically dependent” Pembangunan dan Kemiskinan. Periode setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia untuk dua dasawarsa penuh dengan kegoncangan politik, dari gerakan DII/TII, APRA, PRRI dan PERMESTA, konfrontasi dengan Malaysia dan Singapura dan akhirnya dengan Belanda tentang Irian Barat. Ketenangan politik nyatanya baru tercapai setelah peristiwa G-30-S di tahun 1965 dan lahirnya Orde Baru (1966). Memang dibawah pemerintah Bung Karno dan Bung Hatta pernah ada perumusan tentang Pembangunan Nasional 1956-1961, dan kemudian Pembangunan Semesta (1961-1969), tetapi akibat banyak kegoncangan politik praktis tidak ada hasil yang nyata dalam hal menurunkan kemiskinan. Selama pemerintahan dibawah Jenderal Soeharto ynag lebih sentralistik ada beberapa usaha yang lebih nyata: pertama pelaksanaan Revolusi Hijau untuk meningkatkan produksi padi dengan mengimpor teknologi baru seperti pupuk kimia, obat-obatan melawan serangga, perbaikan dan perluasan jaringan pengairan dan mekanisasi pertanian. Akibatnya kegiatan di daerah pedesaan meningkat, tetapi sekaligus juga timbul rasionalisasi dalam masyarakat tani. Penanaman padi semakin membutuhkan luas areal sawah, sehingga petani gurem (<0,5 Ha) tersisihkan. Bila tidak menjadi buruh tani diatas tanah sendiri dan bekerja untuk tuan tanah besar, mereka menawarkan tenaganya di sektor informal perkotaan. Sistim panen bersama oleh kaum perempuan (derep) dan memperoleh bagian tertentu dari hasil (bawon) hilang, diganti dengan pemanen bayaran (tebasan). Jadi revolusi hijau meningkatkan kegiatan di pedesaan serta hasil panen padi sehingga mencpai swa sembada beras (1985), tetapi dipihak lain juga mengurangi pekerjaan bagi buruh tani (tunakisma) dan petani gurem yang terpaksa “mengelaju” ke kota. Gejala Preman, Mang Ogah, Pengemis, Pengamen, Pencopet, Buruh lepas dan sebagainya makin tampak di daerah perkotaan. Perkembangan yang kurang menggembirakan itu menarik perhatian UNICEF juga dan dengan biaya lembaga PBB tersebut Prof. Sajogyo diminta melakukan evaluasi tentang Usaha Perbaikan Gizi Keluarga di tahun 1973/1974. Hasil studi berdasarkan survey luas di 15 Kabupaten seluruh Indonesia yang penting itu melahirkan suatu suatu Garis Kemiskinan untuk penduduk Indonesia. Setelah itu Biro Pusat Statistik dan juga Bank Dunia menyambung dengan survey yang menambah kriteria garis kemiskinan tersebut. Sekarang beberapa kriteria dapat dimanfaatkan untuk menilai kemiskinan karena Bank Dunia menambah dengan kriteria dibawah USD $ 1,00 / 2,00 sehari per kapita. Biro Pusat Statistik, Departemen dan Bank Dunia mulai mengadakan survey untuk memantau perkembangan tersebut dan dalam rangka inilah juga dimulai studi oleh beberapa Universitas. Kerjasama antara Institut Pertanian Bogor – Institut Teknologi Bandung – dan institute of Social Studies dari Negeri Belanda melakukan studi tentang keadaan dan perkembangan di daerah pedesaan (1987-1991). Peneliti-peneliti ada yang senior seperti Dr. B. White, Dr. Joan Hardjono, Dr. Ines Smith, tetapi juga ada peneliti Indonesia yang muda. Pimpinan ada di tangan tiga ahli: Prof. Sajogyo (IPB-Sosiologi Pedesaan) – Prof. Hasan Poerbo alm. (ITB Lingkungan) dan Prof. B. White (I.S.S. Anthropology) yang sekaligus menjabat Acting Director di kantor Pusat (Jl. Raden Patah 28 Bandung). Tanpa mengulas semua hasil penelitian selama 1987-1991, tetapi hasil umumnya jelas menunjukkan bahwa daerah pedesaan menghadapi permasalahan seperti Agraria, kemiskinan, pengangguran, usaha kecil dan peranan perempuan yang segera perlu ditangani karena mengurangi penderitaan juga memerlukan waktu yang cukup lama. Ukuran dan definisi kemiskinan memang masih berbeda-beda. Prof. Sajogyo di tahun 1974sudah berhasil merumuskan “garis kemiskinan” berdasarkan nutrisi (pangan per kapita) - ada statistik BPS yang menggunakan “pengeluaran per kapita “ per hari/bulan, sedangkan Bank Dunia berpatokan pada “penghasilan per kapita sehari” (dibawah USD $ 1,00 atau USD $ 2,00). Departemen Pertanian sering menggunakan kriterium “luas tanah garapan” atau “hasil produksi” dan BKKBN pernah menerapkan kriterium “kualitas tempat tinggal”. Sebenarnya menarik untuk mengkombinasikan beberapa kriteria tersebut. Menurut Prof. R. Lawang (2002) yang mengutip BPS penduduk Indonesia tahun 2001 berjumlah 201.703.537 jiwa (dugaan 2007 sudah melebihi 220 juta) atau 43,12% dan tinggal di perkotaan, sedangkan 56,88% masih tinggal di daerah pedesaan. Memang dari beberapa sumber statistik timbul gambaran bahwa kemiskinan antara 1970-1987 menurun. Misalnya BPS yang menggunakan kriterium “pengeluaran per kapita” menghasilkan gambaran sebagai berikut : YANG MISKIN DARI JUMLAH PENDUDUK (sample) Pedesaan Perkotaan Juta orang % Juta orang % 1976 44,2 40,37 10,0 38,79 1980 32,8 28,42 9,5 29,04 1987 20,3 16,14 8,9 20,14 Dari sample ini tampaknya menurunnya % kemiskinan di perkotaan relatif kurang cepat dibandingkan dengan di pedesaan. Mungkin ini hasil produksi yang meningkat selama Revolusi Hijau. Menurut alm. Dr. Hendra Esmara, kemiskinan antara 1970 dan 1987 memang menurun untuk Pedesaan dari 48,5% sampai 44,8%, tetapi di perkotaan justru meningkat dari 7,1 % menjadi 14,6% atau naik lebih dari 100%, dan ini suatu gejala bahwa urbanisasi memang meningkat cepat. Bila kita kutip Laporan Bank Dunia (1990) dapat dibaca bahwa walaupun penduduk miskin (nasional) antara 1980-1987 turun dari 42,3 juta (28,6%) sampai 30,0 juta (17,4%), namun sebagai diumumkan pemerintah masih ada sekitar 39 juta (17%) yang miskin dewasa ini (2007). Urbanisasi merupakan jalur pelarian bagi buruh tani dan petani gurem yang dapat menetap di kota atau menjadi pengelaju. Satu contoh adalah hasil studi J. Breman dan G. Wiradi (2005) setelah krisis ekonomi Agustus 1997 juga melanda negeri kita. Ternyata pasang surut kemiskinan masih akan menggejala sehingga memerlukan perhatian lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah, peneliti akademik maupun LSM yang menunjang dan mendorong proses demokratisasi inilah yang juga menjadi tujuan yayasan AKATIGA. Kalangan pemerintah maupun media masa tidak jarang memberitakan bahwa keadaan sudah membaik dibandingkan 1998, karena pertumbuhan ekonomi sudah melampaui sasaran, tetapi ternyata dari berita-berita internasional bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berdampak langsung pada penurunan kemiskinan. Bukan saja hal ini kita alami di negeri kita tetapi juga diberitakan antara lain di terbitan mingguan Newsweek (2007). Baik di India yang pertumbuhan ekonominya mencapai 8% setahun dan di RRC yang selama satu dasawarsa mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi 10% setahun kemiskinan di daerah pedesaan masih menggejala. Untuk para pembaca yang tertarik dan masih memperihatinkan kemiskinan dalam proses Reformasi negara kita dilampirkan daftar sejumlah terbitan mengenai kemiskinan dan usaha memeranginya. Kebijakan pembangunan Indonesia sebagai negara agraris memang kurang membenahi struktur agraria dalam arti luas, dan lebih cenderung menjual kekayaan sumberdaya alam (M. Humpreys dkk, 2007), yang berakibat pertanian mengurangi kedaulatan pangan, timbulnya kemiskinan dan pengangguran serta penjualan tenaga kerja murah meningkat. Pada umumnya modal asing yang ditanam atau dipinjam lebih bersifat “padat modal” sehingga kesempatan kerja pun terbatas. Jadi bila kita masih ingin mewujudkan keadilan dan pemerataan nasional, penguasaan dan akses terhadap sumberdaya alam, ialah bumi, air dan ruang angkasa (lingkungan) harus diatur lebih merata pula. Mari kita perangi Kutukan Sumberdaya Alam !! Penulis adalah anggota badan pembina Yayasan AKATIGA http://akatiga.org/index.php/artikeldanopini/kemiskinan/113-memerangi-kemiskinan